Kamis, 14 April 2011

Hakekat dan Substansi Kebijakan Publik


Aneka Ragan Terminologi Kebijakan Publik

M
akna yang termuat dalam terminologi (istilah) kebijakan (policy) itu sesungguhnya tidak Cuma bersifat tekstual, melainkan lebih bersifat kontekstual, kerena dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Oleh sebab itu maknanya tidaklah homogen. Apa artinya ? artinya, makna itu dalam realita bisa jadi beragam mengikuti dinamika aksi sosio-ekonomi dan politik yang terjadi di sekitar kita dan persepsi yang diberikan oleh orang orang terhadapnya.

Secara hermenutik, meski orang orang mungkin mengacu pada istilah yang sama muatan makna yang pernah diberikan kepada istilah itu bisa jadi berlainan. Lalu untuk keperluan praktis, bagaimana kita bisa memperoleh pemahaman yang baik mengenai hakiki dari konsep kebijakan ini. Tanpa, pada saat bersamaan, terjebak pada persoalan semantik yang terkadang bisa amat rumit dan membuat pusing kepala ??????

Salah satu cara yang barangkali cukup murah dan mudah bagi para mahasiswa yang ingin mengetahui betapa beraneka ragamnya pengunaan istilah kebijakan (policy) ialah dengan rajin mencermati surat kabar nasional dan daerah, taruhlah dalam seminggu atau lebih, secara berturut-turut. Melalui penelusuran rubrik-rubrik surat kabar tadi maka yang perlu di perhatikan, misalnya berapa kali suatu istilah kebijakan muncul dan dalam konteks apakah istilah itu dipergunakan. Dari sini mahasiwa kemungkinan akan dapat membuat klasifikasi sendiri (meski sederhana) mengenai penggunaan istilah kebijakan yang di maksud.

Kebijakan Sebagai Label Atau Merk Bagi
Suatu Bidang Kegiatan Pemerintah

Penggunaan istilah kebijakan yang paling sering kita jumpa ialah dalam konteks pertanyaan umum mengeai kebijakan ekonomi pemerintah, kebijakan sosial pemerintah atau kebijakan luar negeri pemerintah. Dalam ligkup lebel yang masih umum kita masih dapat menemukan hal-hal lebih spesifik  yang mengacu pada kebijakan pemerintah tersebt. Beberapa contoh dapat di kemukakan di sini. Misalnya, dalam lingkup kebijakan ekonomi indonesia, ada kebijakan imbal dagang dengan negara negara timur tengah, kebijakan pembelian tax holiday kepada investor asing, kebijakan penghematan energi, kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan dll.

Dala lingkup kebijakan sosial. Misalnya, ada kebijakan pemberian vaksin polio secara gratis bagi ribuan anak-anak dari kalangan miskin, pemberian beras bagi keluarga miskin (Raskin) . dari contoh contoh di atas dapat segera kita bahwa sebagai lebel, maka hal-hal yang digambarkan oleh istilah kebijakan itu pada dasarnya bersangkut paut dengan bidang bidang kegiatan pemerintah atau bidang bidangkegiatan tertentu di mana pemerintah terlibat dalamnya.

Konsep lain, yang meski lebih abstrak sifatnya, namun bermanfaat ialah yang disebut ruang kebijakan (Policy Space). Konsep ini dapat dipergunakan untuk mengambarkan bagaimana suatu ruang kebijakan tertentu cenderung semakin gencarnya campur tangan (Intervensi) pemerintah dan semakin kompleksnya interaksi di antara dan antar instansi-instansi pemeritah yang ada didalamnya. Sebaliknya, konsep itu juga dapat kita pakai untuk mengambarkan betapa pada ruang kebijakan tertentu masih relatif kosong dari campur tangan pemerintah.

Dengan demikian mungkin kita lantas dapat membuat studi perbandingan atas berbagai ruang kebijakan itu di tinjau dari sudut tingakat/derajat kepadatnaya, misalnya dengan mempertanyakan kenapa campur tangan pemerintah pusat di ukur dari peratutan perundang undangan, dana keberadaan sataf/ aparatur control-pada kegiatan-kegiatan hiburan dan rekreasi relatif lebih sedikit bila di bandingkan dengan kegiatan pendidikan dan perpajakan? Dan apakah keadaan seperti itu akan terus berlanjut di masa yang akan datang? Apakah faktor-faktor penyebabnya?

0 komentar:

Posting Komentar

kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan untuk kemajuan penulis..